JAKARTA, BABEMOI — LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) memberi apresiasi kepada Yenny Wahid yang mundur sebagai Komisaris Independen PT.Garuda Indonesia. LSM LIRA juga minta agar Jokowi memangkas staf-staf khusus Kepresidenan, Menteri, Direksi BUMN, DPR,MPR, DPD, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk penghematan biaya.
“LSM LIRA memberi apresiasi kepada putri mantan Presiden Abdurahman Wahid, Yenny Wahid yang mengundurkan diri sebagai komisaris Independen PT. Garuda Indonesia ditengah krisis. Ini menunjukkan dan menjadi contoh beliau punya nurani dan sense Of crisis,” tegas HM. Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA kader NU itu kepada media di Jakarta
Menurut pria aktivis pekerja dan penggiat anti korupsi berdarah Madura-Batak Jusuf Rizal, apa yang dilakukan Yenny Wahid merupakan tamparan bagi banyak pejabat, menteri maupun komisaris di berbagai perusahaan plat merah ditengah krisis ekonomi yang kehilangan budaya malu.
Sikap Yenny Wahid adalah sikap nasionalis dan patriotik yang memiliki peduli terhadap masa depan bangsanya. Bukan seperti banyak pejabat, politikus, Direksi dan Komisaris yang justru menggerogoti seperti tikus pengerat. Makan gaji buta dan korupsi.
“Karena itu LSM LIRA juga meminta Presiden Jokowi memangkas staf-staf khusus yang tidak terlalu penting. Demikian juga Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Direksi BUMN, DPR, MPR maupun DPD. Staf khusus terlalu gemuk dan pemborosan,” tegas Jusuf Rizal, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu.
Di tengah Pendemi Covid-19 seperti saat ini, pengetatan anggaran sekecil apapun itu sangat penting. Seperti alasan Yenny Wahid mundur jadi Komisaris Independen PT. Garuda Indonesia. Bangsa ini sudah besar pasak daripada tiang.
Presiden Jokowi harus memberi contoh pengetatan anggaran di semua sektor khususnya yang tidak terlalu substansial. Perkuat pengawasan agar tidak ada lagi “Juliari-Juliari” baru yang mengkorupsi hak-hak rakyat rakyat.
Menurut Jusuf Rizal saat ini di berbagai instansi masih banyak yang menggunakan banyak staf khusus tapi tupoksinya tidak jelas. Ada Gubernur dan Menteri punya staf khusus (Atau dengan berbagai Istilah lain) hingga 60 orang. Seolah duit rakyat dibagi-bagi orang dekatnya.
“Rakyat berharap pemerintah dapat melakukan pengetatan anggaran diberbagai sektor. Pembangunan yang tidak substansial bisa ditunda. Jika perlu gaji Menteri, Direksi BUMN, DPR, MPR dan DPD dipotong 25%. Jangan terus ngutang yang sudah mencapai Rp.6000 trilyun,” tegas Jusuf Rizal memberi saran.
