Oleh: R Haidar Alwi (Cendikiawan/Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni ITB)
PEMERINTAH kembali akan melakukan efisiensi belanja kementerian/lembaga sebagai strategi menahan tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia karena konflik Timur Tengah.
Namun, ruang efisiensi dalam APBN tidak lagi luas. Sekitar Rp335 triliun sudah terpakai lebih dulu untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Sumbernya dari relokasi anggaran pendidikan Rp223,6 triliun, relokasi anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, relokasi fungsi ekonomi Rp19,7 triliun, serta Rp67 triliun dari hasil efisiensi awal kementerian/lembaga.
Dengan kata lain, sebelum wacana efisiensi lanjutan dimulai, sumber daya yang paling mudah dipangkas sudah lebih dulu digunakan. Yang tersisa bukan lagi ruang nyaman, melainkan ruang sempit yang penuh konsekuensi.
APBN 2026 mencatat belanja pemerintah pusat sekitar Rp3.149,7 triliun. Angka ini sering dijadikan dasar bahwa ruang efisiensi masih besar. Namun logika tersebut mengabaikan struktur belanja.
Beberapa pos utama justru sudah tidak fleksibel. Pos pendidikan tersisa sekitar Rp459,7 triliun (sudah direalokasi Rp223,6 triliun), pos kesehatan tersisa sekitar Rp153,1 triliun (sudah direalokasi Rp24,7 triliun), dan pos perlindungan sosial sekitar Rp279,5 triliun (tidak bisa dipotong tanpa risiko sosial).
Artinya, ruang efisiensi tidak lagi berada di sektor-sektor ini.
Yang tersisa adalah belanja negara yang selama ini jarang disentuh, yaitu birokrasi, proyek, dan belanja non-esensial.
Jika dihitung ulang secara realistis, ruang efisiensi kini berada di kisaran Rp140 hingga Rp205 triliun.
Pertama, program dukungan manajemen. Pos ini tersebar di hampir seluruh kementerian/lembaga, dengan nilai agregat diperkirakan Rp400–500 triliun. Namun sekitar Rp67 triliun sudah digunakan untuk MBG.
Dengan pemotongan sekitar 15–20 persen, sisa ruang efisiensi realistis berada pada kisaran Rp50–80 triliun melalui pemotongan perjalanan dinas, rapat, dan biaya administratif.
Kedua, belanja infrastruktur melalui Kementerian PUPR. Total anggaran PUPR mencapai sekitar Rp118,5 triliun. Dengan menunda proyek non-mendesak sebesar 25–30 persen, efisiensi yang dapat dicapai berada di kisaran Rp30–40 triliun.
Ketiga, belanja pertahanan. Kementerian Pertahanan memiliki anggaran sekitar Rp187,1 triliun, termasuk sekitar Rp83,4 triliun untuk modernisasi alutsista. Dengan moratorium parsial pada belanja non-operasional sebesar 10–13 persen, penghematan Rp20–25 triliun masih dimungkinkan.
Keempat, belanja kepolisian. Anggaran Polri mencapai sekitar Rp145,1 triliun. Rasionalisasi pada pengadaan alat dan fasilitas non-esensial sebesar 10–14 persen dapat menghasilkan efisiensi Rp15–20 triliun.
Kelima, duplikasi program lintas kementerian. Program pelatihan vokasi, riset, dan pemberdayaan ekonomi tersebar di berbagai kementerian dengan estimasi nilai Rp150–200 triliun. Konsolidasi sebagian program dapat menghemat 10–15 persen atau Rp15–25 triliun.
Keenam, lembaga koordinatif dan badan non-produktif. Kelompok ini memiliki anggaran sekitar Rp50–70 triliun. Pemangkasan 25–40 persen dapat menghasilkan efisiensi Rp10–15 triliun.
Di luar angka, persoalan utamanya adalah sifat dari ruang efisiensi yang tersisa.
Sebelumnya, efisiensi bisa dilakukan dengan menyasar “lemak” birokrasi. Sekarang, sebagian lemak itu sudah hilang. Yang tersisa adalah otot—dan memotongnya akan terasa.
Dengan kata lain, efisiensi tidak lagi sekadar soal teknis anggaran. Ia telah berubah menjadi keputusan politik yang penuh risiko.
Dalam konteks global yang tidak pasti—dengan potensi lonjakan harga energi, tekanan nilai tukar, dan kenaikan biaya utang—APBN membutuhkan bantalan fiskal. Tetapi bantalan itu tidak bisa lagi dicari dengan cara lama.
Ruang efisiensi masih ada. Namun ia tidak lagi luas, tidak lagi mudah, dan tidak lagi murah secara politik.
Jika realitas ini diabaikan, maka yang terjadi bukan sekadar kesalahan perhitungan, melainkan kesalahan membaca keadaan.
Jakarta, 20 Maret 2026
