JAKARTA. BABEMOI.ID – Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Rano Karno, mengajak buruh untuk duduk satu meja dan membahas perbedaan pandangan secara terbuka. Menurutnya, polemik UMP seharusnya tidak berujung pada konfrontasi berkepanjangan, melainkan dicari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak.
“Ya mari kita duduk bersama. Kita cari jalannya seperti apa,” ujar Rano saat ditemui di Jakarta Timur, saat menghadiri acara donor darah bersama PAM Jaya. Minggu (28/12/2025).
Lanjut Rano bahwa penetapan UMP bukan keputusan sepihak pemerintah daerah. Prosesnya, kata dia, melewati mekanisme panjang melalui Dewan Pengupahan yang bersifat tripartit—melibatkan unsur pemerintah, perwakilan buruh, dan kalangan pengusaha.
“UMP itu keputusan Dewan Pengupahan. Di situ ada pemerintah daerah, ada buruh, dan ada pengusaha. Jadi bukan tiba-tiba. Walaupun Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub, itu melalui proses panjang,” jelasnya.
Menanggapi rencana aksi demonstrasi buruh yang menolak UMP 2026, Rano menilai langkah tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia menyebut, negara menjamin hak menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi massa maupun jalur hukum.
“Kalau kawan-kawan buruh mau demo atau protes, itu hak. Mekanismenya ada, bisa juga lewat PTUN. Itu jalur yang biasa,” katanya.
Namun di balik pernyataan normatif itu, Pemprov DKI tetap menekankan bahwa dialog adalah pilihan utama, bukan jalan konfrontasi. Rano menyebut, perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial adalah hal yang lumrah, tetapi seharusnya tidak berakhir pada kebuntuan yang berpotensi mengganggu stabilitas ibu kota.
Ia juga mengingatkan bahwa kesejahteraan buruh Jakarta, menurut versi pemerintah, tidak hanya diukur dari besaran UMP semata. Rano menyinggung adanya berbagai subsidi dan bantuan sosial yang diklaim sebagai bentuk kompensasi atas tingginya biaya hidup.
“Angka lima koma tujuh juta itu, sebetulnya juga dibarengi dengan subsidi dari Pemprov. Mulai dari transportasi sampai sembako murah. Itu bagian dari komponen meningkatkan kesejahteraan buruh,” ujarnya.
Meski demikian, pernyataan ini dinilai sebagian kalangan buruh belum menjawab akar persoalan, mengingat subsidi dianggap tidak bisa menggantikan kebutuhan upah layak yang bersifat pasti dan berkelanjutan. Di sisi lain, Pemprov DKI menekankan pentingnya menjaga komunikasi agar polemik UMP tidak melebar menjadi gejolak sosial.
“Ini realita kehidupan. Ketidakpuasan itu wajar. Yang terpenting, kita duduk bersama dan cari jalan keluarnya,” pungkas Rano.
Pernyataan tersebut kini menjadi sorotan, di tengah tuntutan buruh yang semakin keras agar pemerintah tidak hanya mengajak dialog, tetapi juga berani merevisi kebijakan upah yang dinilai belum berpihak pada pekerja. (OTN-Deman)
