JAKARTA, BABEMOI.id – Empat perusahaan dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan korupsi pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp2,5 triliun.
Laporan korupsi itu diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin dalam kunjungannya di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Keempat perusahaan yang diduga korupsi pembiayaan LPEI itu adalah PT RII dengan dugaan fraud sebesar Rp1,8 Triliun, PT SMR sebesar Rp216 Miliar, PT SRI sebesar Rp1,44 Miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 Miliar.
“Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 2,504 triliun. teman-teman itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya,” kata Jaksa Agung Burhanudin kepada awak media.
Burhanudin menjelaskan dugaan kasus korupsi tersebut didapati dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPKP, Itjen Kementerian Keuangan, dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun).
Jaksa Agung menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi sejak periode 2019 kemarin.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Burhanudin, terdapat empat perusahaan yang menerima pembiayaan dari LPEI terkait kasus tersebut.
“Dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia LPEI yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama,” tandas Burhanudin.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, setelah kasus ini diserahkan Sri Mulyani akan segera ditindaklanjuti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Ia mengatakan status kasus tersebut akan segera ditentukan usai penyidik melakukan pemeriksaan. Ketut menyebut empat perusahaan debitur LPEI ini bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, serta perkapalan.
“Nanti setelah serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Jampidsus akan kami tentukan statusnya,” pungkas Sumedana.
