Oleh: R. HAIDAR ALWI (Pemikir Bangsa/Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
PERNYATAAN Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bahwa kondisi perekonomian Indonesia berada “jauh dari krisis” dapat dipahami dalam kerangka indikator makroekonomi yang masih relatif stabil.
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 berada di kisaran 5 persen, inflasi terkendali, dan sistem keuangan menunjukkan ketahanan melalui permodalan perbankan yang kuat serta rasio kredit bermasalah yang rendah.
Namun, pembacaan yang terlalu bertumpu pada indikator agregat berisiko menutupi realitas yang berkembang di tingkat akar rumput, di mana tekanan ekonomi justru semakin nyata dan tidak dapat diabaikan.
Ekonomi rumah tangga menunjukkan gejala pelemahan yang bersifat gradual. Konsumsi memang tetap bergerak, tetapi tidak lagi ditopang secara dominan oleh peningkatan pendapatan riil.
Sebaliknya, konsumsi semakin bergantung pada ekspansi utang, baik melalui kredit perbankan konvensional maupun instrumen pembiayaan yang lebih agresif seperti pinjaman daring (pinjol) dan skema buy now pay later.
Pergeseran ini menandakan bahwa masyarakat mempertahankan tingkat konsumsi dengan cara mengorbankan kapasitas finansial masa depan.
Dalam jangka pendek, mekanisme ini menopang pertumbuhan, tetapi dalam jangka panjang menciptakan akumulasi risiko pada sektor rumah tangga.
Indikasi keterbatasan daya tahan tersebut mulai terlihat dari perlambatan pertumbuhan kredit, yang mencerminkan menurunnya kemampuan masyarakat untuk terus mengandalkan utang sebagai sumber konsumsi.
Pada saat yang sama, distribusi likuiditas menunjukkan ketimpangan yang semakin tajam. Dana dalam sistem keuangan memang meningkat, tetapi terkonsentrasi pada kelompok ekonomi atas, sementara kelompok menengah dan bawah menghadapi tekanan likuiditas.
Divergensi Antara Makroekonomi dan Mikroekonomi
Stabilitas makro yang tercermin dalam indikator agregat tidak berbanding lurus dengan kondisi ekonomi masyarakat luas.
Dalam konteks ini, muncul divergensi yang jelas antara kekuatan makroekonomi dan kerapuhan mikroekonomi.
Pertumbuhan kredit investasi yang jauh melampaui kredit konsumsi menunjukkan bahwa akselerasi ekonomi lebih banyak ditopang oleh aktivitas korporasi dan proyek skala besar, bukan oleh penguatan daya beli masyarakat.
Mesin ekonomi tetap berputar, tetapi tidak seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap manfaat pertumbuhan tersebut.
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa ekonomi di tingkat akar rumput sedang tidak baik-baik saja, meskipun indikator makro menunjukkan stabilitas.
Kebijakan Strategis Presiden vs Implementasi Kementerian
Situasi ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan arah kebijakan fiskal Presiden Prabowo Subianto, khususnya perintah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM untuk mencari sumber penerimaan negara dari sektor mineral yang selama ini dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi negara.
Kebijakan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperluas basis penerimaan negara di tengah tekanan fiskal yang meningkat.
Namun demikian, terdapat ketegangan antara arah kebijakan strategis di tingkat presiden dan implementasi teknis di tingkat kementerian.
Di satu sisi, terdapat dorongan untuk menjadikan pertambangan rakyat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan basis penerimaan negara. Di sisi lain, desain regulasi teknis justru berpotensi mempersempit ruang gerak pelaku tambang rakyat.
Pembatasan luas wilayah izin yang relatif kecil, kewajiban finansial di muka seperti jaminan reklamasi, serta beban kepatuhan administratif dan lingkungan yang tinggi menciptakan struktur insentif yang tidak proporsional bagi pelaku usaha skala kecil.
Kondisi tersebut menghasilkan paradoks kebijakan. Aktivitas tambang rakyat diposisikan sebagai usaha mikro dengan keterbatasan modal dan teknologi, tetapi dibebani standar regulasi yang mendekati korporasi besar.
Risiko yang dihadapi pun bersifat berlapis, mulai dari tekanan likuiditas akibat kewajiban finansial, keterbatasan skala ekonomi akibat sempitnya wilayah izin, hingga ancaman kehilangan izin dan konsekuensi hukum atas pelanggaran administratif.
Tambang Rakyat Elemen Penting dalam Strategi Fiskal
Dalam situasi demikian, kebijakan yang dimaksudkan untuk menata sektor pertambangan rakyat justru berpotensi mendorong pelaku kembali ke wilayah informal atau ilegal.
Padahal, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai analisis, pertambangan rakyat memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, melibatkan ratusan ribu hingga jutaan pekerja.
Ketika aktivitas ini tidak terintegrasi dalam sistem formal, negara kehilangan potensi penerimaan yang besar, sementara masyarakat tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan.
Oleh karena itu, menjadikan pertambangan rakyat sebagai bagian dari strategi fiskal bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak.
Formalisasi melalui penyederhanaan perizinan, perluasan wilayah pertambangan rakyat, serta dukungan teknologi dan kelembagaan menjadi kunci untuk mengubah sektor ini menjadi sumber penerimaan negara yang berkelanjutan sekaligus instrumen penguatan ekonomi lokal.
Lebih dari itu, pendekatan ini dapat memperbaiki struktur konsumsi domestik dengan mengalihkan ketergantungan dari utang menuju peningkatan pendapatan riil masyarakat.
Dalam perspektif yang lebih luas, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh stabilitas indikator makro, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperkuat fondasi ekonomi di tingkat akar rumput.
Ketika ekonomi masyarakat melemah, maka stabilitas agregat menjadi rentan terhadap guncangan. Sebaliknya, ketika ekonomi rakyat diperkuat melalui integrasi sektor-sektor produktif seperti pertambangan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi akan memiliki basis yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Dengan demikian, narasi bahwa perekonomian Indonesia berada dalam kondisi “baik-baik saja” perlu dikritisi secara lebih mendalam.
Stabilitas makro yang ada saat ini tidak cukup untuk menutupi fakta bahwa ekonomi di tingkat akar rumput sedang mengalami tekanan.
Dalam konteks tersebut, kebijakan peningkatan penerimaan negara melalui sektor mineral seharusnya tidak hanya berorientasi pada optimalisasi korporasi besar, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat.
Tanpa koreksi kebijakan yang menyelaraskan visi strategis dengan implementasi teknis, upaya menjadikan sektor mineral sebagai sumber kekuatan fiskal justru berisiko memperdalam ketimpangan dan memperlemah basis ekonomi domestik.
Sebaliknya, dengan menempatkan pertambangan rakyat sebagai solusi yang nyata dan terintegrasi, negara tidak hanya memperluas penerimaan, tetapi juga memperbaiki kondisi ekonomi di tingkat akar rumput yang saat ini menunjukkan tanda-tanda tidak baik-baik saja.
Jakarta, 6 April 2026
