Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
JAKARTA, BABEMOI.ID| Forum Jamsos lintas Federasi dan Konfederasi ingatkan Presiden Prabowo Subianto hasil seleksi Direksi dan Dewas (Dewan Pengawas) BPJS Kasehatan dan Ketenagakerjaan yang direkomendasikan Panitia Seleksi (Pansel) mau dioplos. Calon yang semestinya tidak masuk rekomendasi Pansel akan diloloskan.
“Jika terjadi seperti itu, tentu tidak benar. Tidak mungkin Presiden Prabowo Subianto main-main dengan hasil yang sudah diputuskan Pansel. Yang perlu diingatkan jangan sampai ulah oknum di istana main mengubah hasil rekomendasi calon Direksi dan Dewas BPJS,” tegas Koordinator Forum Jamsos, KRH.HM.Jusuf Rizal, SH., saat diwawancara awak media di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Pernyataan agar Prabowo mewaspadai hasil oplosan Direksi dan Dewas BPJS itu disampaikan Jusuf Rizal -pria berdarah Madura-Batak, Relawan Prabowo- setelah beredarnya rumor jika nama-nama Colon Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaa yang direkomendasikan Pansel mau dioplos.
Selain itu diduga ada oknum yang meminta uang pelicin sampe Rp10 miliar untuk Calon Direksi maupun Dewas.
Menurut Jusuf Rizal, aktivis penggiat anti korupsi, Ketua Harian KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Yorrys Raweyai itu, jika hasil rekomendasi yang disampaikan Pansel ke Istana, diotak atik dan kemudian diubah, itu pelanggaran hukum dan dapat digugat. Apalagi ada pungutan sampai miliaran. Itu kejahatan pemerasan.
Disebutkan Pansel Dewas dan Direksi BPJS 2026-2031 dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P dan 105/P Tahun 2025. Hasil Rekomendasi Pansel mutlak dan tidak bisa diotak-atik atau dioplos di luar nama-nama Calon Direksi dan Dewas untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan periode 2026-2031 yang telah direkomendasi.
“Jika ada operasi senyap oknum istana, Forum Jamsos dengan jaringan aktivis akan melakukan gugatan hukum untuk mengkritisi atas adanya Abuse of Power. Jangan sampai Prabowo teriak-teriak lawan penyalahgunaan wewenang, tapi malah kebobolan di Istana,” tegas Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.
Menurutnya, hasil Pansel BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan telah mengusulkan nama-nama Calon Direksi dan Dewas ke Presiden Prabowo Subianto. Untuk Dewas akan diambil 7 (tujuh) orang profesional. terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, dan 2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, serta 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat. Untuk Direksi juga 7 (Tujuh) orang.
Usulan nama-nama Calon Direksi, misalnya, Pansel telah usulkan 14 nama hasil seleksi yang terbaik. Dari 14 nama itu sudah ada rangkingnya untuk dipilih 7 (tujuh) orang menjadi Direksi. Tetapi diduga ada operasi senyap dari kelompok kepentingan untuk mengoplos memasukkan nama diluar dari 14 orang yang diusulkan Pansel dan meminta uang agar namanya dapat diloloskan dengan minta uang hingga Rp10 miliar.
“Kalau ini terjadi, Farum Jamsos akan kritisi. Dan jika itu terjadi, bisa saja itu merupakan ulah oknum di Istana, tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo. Karena itu Forum Jamsos ingatkan Presiden Prabowo agar seleksi Calon Direksi dan Dewas diawasi agar tidak menjadi presedan buruk,” tegas Jusuf Rizal
Jusuf Rizal yang juga Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu mengatakan, calon Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan perlu yang berkualitas karena mengurusi kepentingan masyarakat luas dan para pekerja dan buruh. Butuh Direksi dan Dewas yang potensial.
“Bayangkan Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan akan mengurusi uang pekerja dan buruh Rp.860 triliun. Negara tidak bisa sembarangan menyerahkan tanggung jawab kepada figur yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas. Bisa kebobolan pengelolaan dana,” ujar Jusuf Rizal, Ketua Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh TKBM Pelabuhan Seluruh Indonesia itu
Dikatakan, Forum Jamsos akan meminta penjelasan kepada Dirjen PHI Kemenaker, Putri yang juga Ketua Pansel seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Periode 2026-2031. Kemudian kepada Prof Nunung selaku Ketua DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) yang memiliki fungsi pengawasan BPJS.
