Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
JAKARTA, BABEMOI.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta tambahan anggaran hingga Rp 500 miliar. Di balik permintaan itu, legislatif menyoroti dugaan pungutan liar masuk PPSU serta kurangnya dukungan operasional bagi kader jumantik dan posyandu.
Tambahan anggaran Rp 500 miliar itu diajukan dalam rapat paripurna tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2025 pada Rabu (16/7/2025). Rapat dibanjiri interupsi, baik sebelum maupun setelah pimpinan rapat mengetok palu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut, total rancangan perubahan APBD 2025 sebesar Rp 91,86 triliun. Jumlah ini naik 0,57 persen atau Rp 500 miliar dibandingkan dengan penetapan APBD 2025 sebesar Rp 91,34 triliun.
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat, menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kemudian, menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema badan layanan umum daerah (BLUD).
Rano dalam kesempatan itu berbeda setelah rapat membenarkan soal dugaan pungutan liar masuk petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye.
”Bukan dugaan. Sudah dari awal kami sudah ngomong,” ujar Rano
setelah memberikan arahan pada Forum Asisten Sekretaris Daerah untuk Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahunan Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026.
Ia menekankan, pungutan liar tak boleh ditutup-tutupi. Semuanya harus diberantas.
”Dari awal, mungkin dari kampanye, kami sudah wanti-wanti itu bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluh juta. Bayangkan, itu kami nggak bisa terima begitu jadi langsung ditindak saja,” tutur Rano.
Sejumlah anggota DPRD menginterupsi pimpinan rapat, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, sebelum mengetok palu atas usulan Pemprov DKI Jakarta. Legislatif menyoroti dugaan pungutan liar masuk PPSU.
Disoal juga kenaikan dana operasional bagi kader jumantik dan posyandu. Hal ini agar tidak terjadi kecemburuan sosial terhadap kader dasawisma yang sudah dinaikkan dana operasionalnya pada 3 Juli lalu.
Anggota Fraksi Partai Gerindra, Ali Lubis, menyampaikan dua hal tersebut saat diberikan kesempatan berbicara. Pertama, ia mendapat informasi dugaan pungli masuk PPSU saat reses di Cipinang Muara, Jakarta Timur.
”Saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wakil Gubernur. Ini zalim, sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Sudah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli,” kata Ali.
Ia meminta temuan itu segera ditindaklanjuti oleh inspektorat.
Kedua, perihal kenaikan dana operasional dasawisma. Mereka akan menerima uang bulanan Rp 750.000 dari sebelumnya Rp 500.000.
Ali berharap kenaikan dana ini juga meliputi kader jumantik, posyandu, forum kewaspadaan dini masyarakat, dan lembaga musyawarah kelurahan. Dengan begitu, tidak terjadi gejolak di masyarakat atau kecemburuan sosial.
”Karena ini masih dalam proses pembahasan APBD perubahan. Tolong agar dimungkinkan mereka juga dinaikkan dana operasionalnya,” ucap Ali. (dmn)
