JAKARTA — Forum Jamsos Pekerja dan Buruh desak Presiden Prabowo Subianto evaluasi BPJS Kesehatan yang diduga “foya-foya” menghabiskan duit Rp1 miliar saat pengambilan sumpah dan pelantikan 280 orang pejabat BPJS Kesehatan yang dilakukan tertutup di Yogyakarta, Rabu, 22 Januari 2025.
Koordinator Forum Jamsos Pekerja dan Buruh HM. Jusuf Rizal, SH mengatakan, kegiatan yang menghambur-hamburkan uang, berlawanan dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta pejabat untuk berhemat.
“Jika benar, ini parah. Direksi BPJS Kesehatan tidak patuh pada instruksi Presiden Prabowo untuk hemat, termasuk melarang kegiatan yang menghamburkan duit. Karena itu BPJS Kesehatan perlu dievaluasi,” tegas Jusuf Rizal, SH memberi komentar kepada Wartawan di Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Berita tentang dugaan penghambur-hamburan uang oleh BPJS Kesehatan itu viral setelah diposting di akun media sosial x (twitter) @demit_is_back. Kemudian dimuat diberbagai media online serta jadi bahan perbincangan di kalangan serikat Pekerja termasuk Forum Jamsos Pekerja dan Buruh.
Menurut Jusuf Rizal, aktivis Pekerja dan Penggiat anti korupsi berdarah Madura-Batak itu, jika benar acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan menelan biaya Rp1 miliar, ini pelecehan terhadap Presiden Prabowo serta tidak mengelola secara profesional dana jaminan sosial.
“Bayangkan, masyarakat disuguhkan pengelolaan BPJS Kesehatan dengan argumentasi bisa defisit anggaran dalam memberikan pelayanan, eh, malah menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak substansial,” tegas Jusuf Rizal.
“Semestinya jika hanya pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 280 orang peserta, buat apa harus di Yogyakarta. Kan bisa dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan. Efektif, Praktis dan efesien. Dana Rp.1 miliar itu besar lho,” tegas Jusuf Rizal.
Karena kebijakan BPJS Kesehatan itu dinilai tidak tepat, untuk itu Forum Jamsos Pekerja dan Buruh mendesak pemerintahan Prabowo melakukan audit guna memperoleh kejelasan dan transparan. Forum Jamsos Pekerja dan Buruh juga akan melayangkan Surat meminta penjelasan kepada Direksi BPJS Kesehatan
Pada bagian lain Forum Jamsos Pekerja dan Buruh ikut mempertanyakan peran dan fungusi Dewas BPJS Kesehatan. Semestinya mereka berfungsi melakukan pengawasan internal, sebab mustahil mereka tidak tau. Atau jangan-jangan Dewasnya sudah mandul karena fasilitas.
“DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) harus memanggil Direksi dan Dewan Pengawas Kesehatan guna meminta penjelasan. Jika ada unsur abuse of power harus diproses hukum dan juga dilaporkan kepada Presiden Prabowo,” tegas Jusuf Rizal.
Secara terpisah ketika dimintai tanggapannya terhadap kasus ini, Anggota DJSN, Royanto Purba mengatakan akan mempelajari masalah tersebut. DJSN sendiri sedang memantau perkembangan masalah ini, sebelum memanggil Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan.
