JAKARTA, BABEMOI.id — PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) akan kirim surat ke Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terkait dana hibah Rp6 Miliar yang diberikan kepada PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) namun diduga mengalami kebocoran sebesar Rp2 Miliar (Info terakhir Rp2,9 Miliar).
Ketum PWMOI, HM. Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta mengatakan, PWMOI akan meminta penjelasan dari Kementerian BUMN terkait jumlah dana hibah, serta dari pos anggaran mana sumber dana yang dihibahkan untuk pelaksanaan UKW yang kemudian diduga dikorup oleh oknum PWI Pusat tersebut.
“Karena ini menyangkut Marwah para wartawan dan institusi PWI, jadi kasus ini harus jelas dan transparan. Jika ada oknum wartawan yang meng-korup dana hibah tersebut, jangan hanya diberi sanksi, tapi proses hukum agar ada efek jera,” tegas Jusuf Rizal wartawan senior penggiat anti-korupsi berdarah Madura-Batak itu.
Sebagaimana berita viral Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo membuka borok sejumlah oknum PWI Pusat yang menilap dana hibah Kementerian BUMN untuk pelaksanaan UKW. Tapi dari total bantuan Rp6 Miliar diduga dikorup oknum PWI Pusat sebesar Rp2,9 Miliar dengan alasan ada kicback ke oknum perantara di Kementerian BUMN.
Untuk itu, PWMOI tidak hanya akan meminta penjelasan dari Menteri BUMN, tapi juga identitas oknum di Kementerian BUMN yang diduga meminta uang kicback yang mencapai Rp2,9 Miliar. PWMOI juga mendorong agar bantuan hibah itu diaudit, karena berasal dari uang negara.
Pria yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu merasa perihatin dana untuk peningkatan kompetensi wartawan justru jadi bancaan. Selain itu, Jusuf Rizal mengatakan bahwa sepemahaman PWMOI, biaya pelaksanaan UKW dibebankan kepada peserta (wartawan) UKW.
“Karena itu dana untuk kepentingan wartawan, maka selama pelaksanaan berapa wartawan yang sudah ikut UKW dengan menggunakan dana hibah itu, perlu diketahui. Pelaksanaan dimana saja karena disebutkan untuk 30 Propinsi hingga Juli 2024. Dan saat ini disebutkan baru terealisasi di 10 Propinsi,” tegas Jusuf Rizal.
