Bali – Forum Transisi Energi G20 membuat sebuah kesepakatan yang dinakaman Bali Compact. Kesepakatan ini diyakini menjadi warisan dari Indonesia kepada negara-negara G20 dan secara global.
“Bali compact lahir dari kesepakatan bersama para anggota G20 dalam meningkatkan ambisi menuju transisi energi yang adil, terjangkau dan inklusif,” kata Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yudo Dwinanda Priaadi dikutip FMB9, Minggu (13/11/2022).
Yudo menjelaskan, ada sembilan prinsip yang ada dalam Bali Compact yang merupakan tawaran Indonesia dalam forum transisi energi G20.
Pertama adalah memperkuat kepercayaan dan kejelasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara nasional.
“Meningkatkan ketahanan energi, stabilitas pasar dan keterjangkauan. Mengamankan pasokan energi, infrastruktur, dan sistem yang tangguh, berkelanjutan dan andal. Meningkatkan pelaksanaan efisiensi energi. Mendiversifikasi sistem dan bauran energi, serta menurunkan emisi dari semua sumber energi,” bebernya.
Berikutnya, lanjut Yudo, mengkatalisasi investasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam skala besar ke arah sistem energi rendah emisi atau Net Zero Emissions.
Berkolaborasi dalam memobilisasi semua sumber pendanaan untuk mencapai tujuan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dan Paris Agreement.
“Meningkatkan teknologi yang inovatif, terjangkau, cerdas, rendah emisi atau Net Zero Emissions serta membangun dan memperkuat ekosistem inovasi untuk mendorong penelitian, pengembangan, demonstrasi, diseminasi dan penerapannya,” rincinya.
Krisis Iklim Isu Prioritas
Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket mengatakan isu lingkungan merupakan isu nomor satu yang harus diselesaikan secara bersama.
Menurutnya, KTT G20 menjadi pertemuan multilateral besar di samping negosiasi soal iklim yang berlangsung di Mesir.
“Menurut saya, ini menunjukan bahwa masyarakat dunia sadar bahwa sesuatu harus dilakukan. Jika tidak bencana besar kemungkinan besar akan terjadi,” kata Vincent.
Ketika ditanya apa kontribusi G20 terhadap isu lingkungan ini, Vincent menyampaikan bahwa G20 merupakan badan aksi dari 20 ekonomi terbesar dunia. Ia menjelaskan 80 persen PDB terwakili di satu ruangan di Bali dalam forum KTT G20 Bali.
“Mereka (G20) memiliki tanggung jawab yang luar biasa besar dalam menentukan arah kebijakan enonomi dan kebijakan iklim,” ungkap Vincent.
Dari sudut pandang UE, Vincent mengatakan, G20 harus mendorong pemulihan negara-negara anggota dari dampak pandemi baik di sektor manufaktur dan semua sektor lainnya, termasuk transisi digital yang berkelanjutan untuk meningkatkan PDB juga transisi energi berkelanjutan.
“Itu yang kita kejar. UE percaya bahwa dalam hal kebijakan iklim, kami adalah pemimpin dunia penentu tren untuk seluruh dunia,” terannya.
Peran Generasi Muda Menuju Nol Emisi Bersih
Dalam forum tersebut, Zagy Berian selaku Co Founder Society of Renewable Energy (SRE) menyampaikan generasi muda memiliki peran yang sangat vital dalam mencapai target nol emisi bersih baik secara global maupun nasional.
Diketahui, secara global net zero emision atau nol emisi bersih ditagertkan dicapai pada 2050 dan secara nasional pada 2060.
“Pusat dari gerakan tersebut ada pada generasi muda. Dengan kata lain, generasi muda memiliki peran yang dapat menjembatani kesenjangan, menyediakan program pendukung dan juga menciptakan inovasi. Generasi muda akan menjadi wajah nol emisi bersih di masa depan,” pungkas Zagy.
Dalam perjalan perusahaan yang dipimpinnya, Zagy menuturkan, SRE selalu menyediakan metodelogi empat langkah. Pertama, pihaknya membantu generasi muda dengan kesadaran.
Kemudian memberikan pemahaman teoritis. Selanjutnya memberikan pengalaman nyata hingga pada tingkat sintesis.
Dari gelaran G20 ini, Zagy berharap pemerintah dapat memberi ruang dan mendorong generasi muda dalam pembuatan kebijakan, utamanya dalam sektor energi terbarukan.
“Pemerintah harus melibatkan generasi muda dalam pembuatan kebijakan terkait sektor energi terbarukan di Indonesia,” harapnya.
