banner 728x90

Demo Mahasiswa Tolak Presiden Tiga Periode Salah Sasaran, Jusuf Rizal: Harusnya Ditujukan kepada Lima Pihak Pelempar Wacana

HM. Jusuf Rizal (aktivis anti-korupsi, aktivis buruh pekerjaan, Presiden LSM LIRA)

JAKARTA, BABEMOI — Aksi demonstrasi mahasiswa menolak wacana jabatan presiden tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 dinilai salah sasaran.

Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) HM. Jusuf Rizal mengatakan, demo mahasiswa itu harusnya bukan ditujukan ke Jokowi, tapi ke lima pihak yang melempar wacana perpanjangan masa jabatan Presiden serta penundaan Pemilu 2024.

“Demo mahasiswa salah sasaran. Semestinya yang didemo ke lima pihak pelempar wacana itu,” ujar Jusuf Rizal saat dimintai tanggapan oleh awak media di Jakarta, Minggu (10/4/2022).

Lima pihak yang dimaksud Jusuf Rizal adalah Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

“Jadi jika menyangkut wacana tiga periode dan tunda Pemilu 2024 semestinya yang bertanggung jawab lima orang tersebut. Karena Jokowi tidak pernah menyatakan penundaan Pemilu 2024 serta masalah tiga periode,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerjaan Transpirt Seluruh Indonesia (FSPTSI) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

HM Jusuf Rizal, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)

Pria berdarah Madura-Batak itu mengingatkan, wacana penundaan Pemilu 2024 dan Presiden tiga periode itu dikeluarkan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Ia menyebut para pengusaha mengharapkan tiga periode itu. Namun dibantah oleh Ketua Apindo, Hariyadi Sukamdani.

Kemudian disusul oleh statemen tiga Ketum Partai yaitu Airlangga Hartarto (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN) dan Muhaimin Iskandar (PKB) yang mengklaim mayoritas rakyat menginginkan penundaan Pemilu 2024. Tentu saja ujungnya Jokowi menjadi tiga periode.

“Habis itu disusul oleh Menteri Maritim, Luhut Binsar Panjaitan yang menyebutkan memiliki Big data, bahwa ada 110 juta masyarakat Indonesia menginginkan Pemilu 2024. Namun big datanya tidak pernah dikeluarkan. Begitu juga metode pendataan yang dibuat,” jelas Jusuf Rizal.

Belakangan Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa ia patuh pada konstitusi. Jika ada yang melempar wacana itu menurutnya, bisa jadi mau cari muka dan mau menjerumuskannya. Jokowi telah memberi statement tidak berminat untuk memimpin Indonesia tiga periode yang menerobos konstitusi.

“Jadi menurut saya mahasiswa justru harus mendesak kelima orang tersebut untuk menghentikan wacana yang bertentangan dengan konstitusi serta meminta Presiden Jokowi menindak tegas pihak-pihak yang mau menjerumuskannya,” tutur Jusuf Rizal.

Menurut Jusuf Rizal, saat ini dari jaringan intelijen telah memantau pergerakan untuk aksi demo, Senin,11 April 2022. Hadir berbagai aktivis dan mahasiswa dari berbagai daerah. Ada juga bercampur dengan beberapa serikat buruh yang memang memiliki agenda turunkan Jokowi.

Dari tolak wacana tiga periode dan penundaan Pemilu 2024, tuntutan aksi demo melebar dengan tuntutan lain. Misalnya, tuntutan turunkan harga BBM, Stabilkan harga sembako hingga ganti menteri yang tidak becus kinerjanya.

“Demo itu biasa dan tidak dilarang. Saya memberi apresiasi kepada gerakan mahasiswa karena gerakan moral ini merupakan aset bangsa. Semangat mahasiswa sebagai bagian kontrol sosial perlu terus dipertahankan. Untuk itu demo diharapkan tidak anarkis,” tegas pria berdarah Madura-Batak yang dulu ikut menurunkan rezim Soeharto.

Menurut Jusuf Rizal, dalam konteks penundaan Pemilu maupun jabatan presiden tiga periode itu bukan domain eksekutif, tapi kebijakan ini ada di legislatif (Parlemen). Karena tanpa kebijakan politik dari parlemen wacana tersebut tidak akan terlaksana.

“Nah, warning mahasiswa tidak kepada Presiden Jokowi. Tapi juga kepada parlemen sebagai institusi yang melahirkan kebijakan politik dalam Pemilu 2024 maupun penambahan jabatan tiga periode. Tanpa ada kebijakan parlemen wacana itu hanya menimbulkan isu yang tidak produktif,” papar kader NU, Jusuf Rizal.