JAKARTA, BABEMOI – Organ sayap PDI Perjuangan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) meminta PCR berbayar segera dihentikan.
Sekretaris Jenderal Repdem, Abe Tanditasik mengatakan, banyak keluhan dan aduan masyarakat yang kecewa berat karena test PCR yang gratis prosesnya lama, sedangkan PCR yang berbayar sangat cepat.
“Kami (Repdem) juga melakukan pengecekan lapangan, dan memang begitu masalahnya,” ujar Abe dalam rilis media, Minggu (1/8/2021).
Beberapa catatan penting dari investigasi Repdem, jelas Abe, adalah pertama soal test PCR.
Ia menjelaskan hasil Test PCR gratis memakan waktu berhari-hari bahkan lebih dari seminggu.
“Masyarakat yang pergi ke puskesmas harus rela menunggu hasil PCR begitu lama,” ungkapnya.
Sementara, di tempat yang berbayar, hasil test bisa didapatkan kurang dari 24 jam dengan tarif bervariasi antara Rp450 ribu sampai Rp1,3 juta.
“Hal ini tentu menggelikan, mengingat pasien terinfeksi atau mempunyai gejala justru harus cepat diisolasi dan dibantu kebutuhan hidupnya selama masa isolasi,” jelasnya.
Sebelum wajib tes PCR, Pria bertubuh tambun ini menyebut pemerintah hanya mewajibkan swab antigen yang hasilnya bisa didapat dalam waktu 15-40 menit, dan dapat dilihat oleh orang yang datang untuk diantigen.
“Jika ditemukan positif, baru dilakukan test PCR. Namun sekarang pemerintah justru seperti membiarkan penyebaran Covid-19 lebih cepat karena wajib PCR dan entah kapan keluar hasilnya. Tidak ada deteksi dini sehingga mempercepat penanganan,” papar Abe.
Celakanya, Abe mengatakan banyak tempat penerimaan sampel test PCR ternyata tidak punya alat uji labnya. Untuk menguji harus dibawa ke laboratorium khusus dengan antrian sangat panjang.
“Disinilah permainan istilah “silver, gold dan platinum” berjalan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan, semakin cepat mendapat hasil,” ungkap Abe.
Abe Tanditasik juga mengungkap Mafia kesehatan meraup untung besar di tengah penderitaan rakyat.
“Untuk kategori ‘silver’, syukur-syukur hasilnya keluar. Minimal sepuluh hari. Kalau ternyata positif dan keburu mati karena fasilitas kesehatan pemerintah ‘mempunyai keterbatasan alat uji’ ya sudah. Jadi bisnis pemakaman,” bebernya.
Bahkan, lanjut Abe, Repdem sempat menemukan Ibukota Propinsi yang hanya mempunyai satu lab penguji. Semua lab penerima mengirim sampel ke sana.
“Lab swasta tersebut mematok harga minimal Rp900 ribu. Bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan sampel yang dari puskesmas?.
Dari sini, tegas Abe, Repdem menyarankan kembali ke test swab antigen secara gratis dan jemput bola.
Ia menyarankan agar diatur penanganan pandemi bisa lebih cepat. BUMN dan BUMD kesehatan pun jangan hanya jadi makelar. Jual obat dan vitamin jangan menggunakan HET.
“Ini sedang dalam tindakan penyelamatan, bukan melulu bisnis,’ tukas Abe.
Belum lagi soal ketersediaan oksigen yang sampai saat ini belum tertangani dengan baik. Kata Abe pemerintah bukannya bertindak cepat, malah minta buzzer bikin pencitraan terus sembari membiarkan rakyat menderita.
“Buatlah swab antigen gratis sampai ke kampung-kampung. Perbanyak lab PCR gratis di apotek-apotek pemerintah. Kasihan rakyat kalau isi kepalanya cuma Eceran Tertinggi terus,” tandas Abe.
Hal yang juga penting dari investigasi Repdem adalah menyangkut percepatan vaksinasi dengan jemput bola. Terutama di luar Jakarta.
Abe mengingatkan, bagaimana mungkin satu puskesmas kecamatan di Jawa hanya bisa melayani 100 vaksin perhari.
“Mustahil kejar target herd immunity kalau polanya seperti itu,” tandas Abe.
Selain itu, Abe juga menyebut kepada masyarakat yang masih menunggu vaksin merek tertentu, harus diedukasi bahwa mereka boleh saja menunggu merek tersebut, tetapi sekarang harus divaksin dengan yang tersedia dulu untuk tindakan preventif pencegahan penularan.
Terakhir, Abe menegaskan sikap Repdem agar pemerintah kembali memberlakukan new normal. Selama sebulan pengekangan ini yang terjadi bukan hanya mati covid, tapi mental masyarakat menjadi depresi karena tidak bisa mencari penghidupan. Sementara bantuan tak kunjung datang.
“Di perkotaan seperti Jakarta saja, kaum urban yang bekerja informal dan tidak ada yang terdaftar. Karena patokannya NIK bukan keberadaannya,” tuntas Abe Tanditasik, Sekretaris Jenderal.
